Banyuasin, Onlineberita.id – Didampingi Asisten satu Pemkab Banyuasin Izro Maita, kepala Dinas Kominfo-SP Salni Pajar Dandim 0430/Banyuasin Letkol Inf Roni Sugiarto dan Kepala Dinas Kominfo-SP Salni Pajar, Penjabat Bupati Banyuasin Hasi S. Rustam memberikan arahan dalam Pertemuan Antara Koordinator Dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Banyuasin di Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Kamis (11/1).
Dalam arahannya Pj Bupati Banyuasin mengatakan Data kemiskinan di Kabupaten Banyuasin terus mengalami Penurunan hingga sampai saat ini.
“Berdasarkan Data BPS Kabupaten Banyuasin tiga tahun Terakhir, tahun 2021 sebesar 10,17 persen (Jiwa),tahun 2022 sebesar 10.00 persen (88.550 Jiwa), alhamdulillah tahun 2023 turun lagi sebesar 9,58 persen (85.880 Jiwa),” Bebernya.
Suksesnya penurunan angka kemiskinan di suatu daerah ungkap PJ Bupati, tidak terlepas dari peran pendamping PKH dalam mengumpulkan, memproses, menginput data dan mempublikasikannya.
“Kami sadari saat ini bahwa pelaksanaan PKH menjadi mitra strategis bagi Pemerintah Banyuasin, karena jumlahnya 99 orang yang terdiri dari koordinator kabupaten 2 orang, koordinator kecamatan 21 orang, pendamping sosial 76 orang, dengan memikul peran tersebut di lapangan pendamping PKH dapat menghasilkan data yg akurat sehingga dapat menjadi dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan”, jelasnya.
Pj Bupati Hani juga menyampaikan PKH adalah pegawai dari pemerintah pusat yang bekerja di daerah, di gaji melalui dana APBN bukan APBD, namun beban berat pendamping PKH selain memberikan bantuan, pendampingan, juga memberikan pelatihan kepada keluarga penerima manfaat PKH.
“Beratnya beban tersebut belum lagi membawahi banyak wilayah yang ada 1 kecamatan 1 orang membawahi 7 wilayah, Insyaallah tahun ini 2024 Pemkab Banyuasin akan menggantikan serta menaikkan bantuan operasional PKH yang akan naik cukup signifikan dari yang telah diterima saat ini”, tegasnya.
Suami dari Hj. Marry Hani juga berpesan kepada Pendamping PKH dalam Melaksanakan Tugas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Agar tetap selalu memperhatikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan serta menjaga Kode Etik SDM PKH Dan Menghindari Diri Dari Perbuatan Tercela.
“Mengingat tahun ini adalah tahun politik dan saat ini kita berada pada masa kampanye pemilu maka saya berpesan kepada seluruh teman teman pendamping PKH agar bersikap netral. Selanjutnya perlu di pahami dan diberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa bantuan sosial PKH yang dilaksanakan pemerintah tidak terkait sama sekali dengan politik. Kegiatan ini akan terus berlangsung selama masih diperlukan yang merupakan amanat konstitusi (UUD 1945 Pasal 33)”, tutupnya. (Ma/SMSI Banyuasin).
