Banyuasin, Onlineberita.id – Ratusan warga Desa Sungai Gerong, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, mendesak pemerintah daerah agar memperjuangkan pembebasan lahan yang selama ini diklaim sebagai aset PT Pertamina. Lahan tersebut dinilai warga telah lama terlantar dan menghambat kepastian hukum masyarakat.
Desakan itu disampaikan dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan Kantor Bupati Banyuasin, Rabu (21/1/2025). Sekitar 300 warga turun ke jalan menuntut kejelasan status lahan yang telah mereka tempati dan kelola selama bertahun-tahun.
Dalam orasinya, perwakilan warga Samsul Helmi meminta Pemerintah Kabupaten Banyuasin tidak tinggal diam dan berani membawa aspirasi masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi.
“Kami meminta Bupati Banyuasin membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait pelepasan aset tanah yang saat ini masih diakui sebagai milik Pertamina. Lahan ini sudah lama tidak dimanfaatkan, tapi justru menjadi sumber konflik bagi warga,” ujar Samsul.
Warga menilai klaim aset oleh Pertamina tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Menurut mereka, lahan tersebut telah lama ditinggalkan, tidak produktif, dan kini menjadi tempat bermukim serta sumber penghidupan masyarakat Sungai Gerong.
Ketidakjelasan status hukum lahan itu, kata warga, membuat mereka hidup dalam bayang-bayang penggusuran dan kesulitan mengurus legalitas kepemilikan maupun akses pembangunan.
Selain menyampaikan tuntutan, massa aksi juga meminta pemerintah daerah segera membentuk tim khusus untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kami tidak ingin janji. Kami menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah,” tegas salah satu peserta aksi.
Di sisi lain, warga mengungkapkan keresahan mereka semakin meningkat setelah PT Pertamina memasang plang tanda kepemilikan lahan di sejumlah titik strategis wilayah yang disengketakan. Pemasangan plang tersebut dinilai mempertegas klaim aset sekaligus menimbulkan tekanan psikologis bagi masyarakat.
Meski berlangsung dengan pengawalan aparat, aksi demonstrasi berjalan tertib. Warga berharap pemerintah daerah dapat menjadi penengah dan membuka ruang dialog antara masyarakat dan PT Pertamina demi tercapainya solusi yang adil dan berpihak pada rakyat.
Bupati Banyuasin Askolani yang langsung menemui warga di depan kantor Bupati mengatakan sebelum warga mempermasalahkan hal tersebut pemda Banyuasin sudah dua kali melakukan upaya yang menjadi masalah di masyarakat.
“Sebelumnya kami pemda Banyuasin sudah dua kali berkoordinasi dengan pihak Pertamina, namun itu kesalahan kami tidak memberitahukan ke masyarakat, namun percayalah selagi saya menjadi Bupati saya tidak akan membiarkan masyarakat saya larut dalam kesusahan,” jelasnya.
Bupati menambahkan, terkait pelepasan aset tanah pertamina itu jelas panjang prosesnya, warga tentunya harus bersabar banyak pihak yang akan dilibatkan, namun yakin lah Pemkab Banyuasin akan selalu berada di barisan rakyatnya.
“Saya Bupati Banyuasin dalam waktu dekat akan berkomunikasi dengan gubernur Sumsel, DPR RI dan pihak lain yang berkompeten terkait permasalahan ini, kami minta warga tetap bersabar tempatilah rumah kalian jagalah keamanan lingkungan jangan sampai terpropokasi oleh pihak lain yang hanya menimbulkan kegaduhan,” tehas Bupati. (*)
Editor : Martin
