Banyuasin, Onlineberita.id – Pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Sebagai bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat dan menyusun arah pembangunan daerah secara partisipatif.
Forum yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Banyuasin itu berlangsung di Auditorium Pemerintahan Kabupaten Banyuasin dan dihadiri unsur pimpinan daerah, DPRD, perangkat daerah, serta pemangku kepentingan lintas sektor.
Kegiatan ini merupakan tahapan awal penyusunan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menekankan pentingnya konsultasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah.
RKPD Banyuasin Tahun 2027 mengusung tema “Percepatan Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Hilirisasi Industri Hijau”, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan visi pembangunan daerah.
Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian, SP mengatakan, forum konsultasi publik menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat.
“Forum ini bukan sekadar formalitas, tetapi sarana penting untuk menjaring masukan, saran, serta isu strategis yang akan menjadi dasar penyusunan RKPD Banyuasin 2027,” kata Netta dalam sambutannya.
Menurut dia, perencanaan pembangunan harus dilakukan secara terarah, transparan, dan partisipatif agar hasilnya benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Kepala Bappeda Litbang Banyuasin Rini Pratiwi menjelaskan, setelah forum konsultasi publik, tahapan perencanaan akan berlanjut ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan.
“Musrenbang kecamatan menjadi pintu awal perencanaan berbasis aspirasi. Ada 17 program nasional yang menjadi prioritas, termasuk sektor pertanian, infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan layanan rumah sakit,” ujar Rini.
Sekretaris Daerah Banyuasin Erwin Ibrahim menambahkan, prioritas RKPD 2027 akan diarahkan pada program Banyuasin Bangkit yang menekankan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan pemerataan pembangunan.
“Fokus utama meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan PDAM, jalan dan jembatan, pendidikan, serta sektor kesehatan,” katanya.
Erwin juga menyebutkan bahwa usulan masyarakat yang belum terakomodasi dalam APBD tetap akan diupayakan melalui skema pendanaan alternatif.
“Usulan tersebut dapat dimasukkan dalam RKPD non-APBD, seperti melalui CSR, bantuan pemerintah pusat, maupun kerja sama dengan pihak swasta,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Banyuasin Irian Setiawan menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal aspirasi masyarakat agar tetap terakomodasi dalam RKPD 2027.
“Meski ada keterbatasan anggaran, pemerintah daerah dan DPRD harus kreatif mencari solusi agar program pembangunan tetap berjalan dan tepat sasaran,” kata Irian.
Melalui forum ini, Pemkab Banyuasin menargetkan RKPD 2027 dapat disusun secara komprehensif dan realistis, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan. (*).
Editor : Martin
