Banyuasin, Onlineberita.id – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuasin menegaskan komitmennya dalam membangun birokrasi yang bersih dan melayani, melalui penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas, menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Rabu (4/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Lapas Kelas IIA Banyuasin tersebut diikuti seluruh jajaran pegawai, mulai dari pejabat struktural, staf administrasi, regu pengamanan, hingga peserta magang. Penandatanganan juga dirangkai dengan Pakta Integritas sebagai bentuk pernyataan sikap dan tanggung jawab moral aparatur pemasyarakatan.
Kepala Lapas Kelas IIA Banyuasin, Tetra Destorie, mengatakan bahwa penguatan integritas menjadi fondasi utama dalam reformasi birokrasi, khususnya di lingkungan pemasyarakatan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dalam pelaksanaan tugas.
Menurut dia, pembangunan Zona Integritas tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan oleh seluruh pegawai. “Komitmen ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi pengingat bahwa setiap pegawai memiliki peran dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani,” ujar Tetra.
Ia menjelaskan, salah satu kunci keberhasilan pembangunan Zona Integritas adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pegawai Lapas Banyuasin didorong untuk terus meningkatkan kompetensi, memahami regulasi terbaru, serta menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan perkembangan hukum, termasuk penerapan KUHP dan KUHAP yang baru.
Selain aspek integritas dan kompetensi, Tetra juga menekankan pentingnya inovasi dalam mendukung pelayanan publik. Inovasi, kata dia, tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja internal, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan warga binaan.
“Zona Integritas tidak bisa dibangun oleh satu atau dua orang saja. Ini kerja kolektif yang membutuhkan komitmen, konsistensi, dan keberanian untuk berubah,” kata Tetra.
Melalui penandatanganan komitmen bersama ini, Lapas Kelas IIA Banyuasin menargetkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik, sejalan dengan upaya meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. (*)
Editor : Martin
