PALEMBANG (30/9/2025) – Guna memperkuat strategi pengawasan Gerakan Pangan Murah (GPM), Direktorat Intelkam dan Kamdagri (Kamsus) Polda Sumsel menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pada Selasa, 30 September 2025, di Ruang Orchid Meeting Room Hotel Airish, Palembang. Kegiatan yang dihadiri berbagai instansi kunci ini berfokus pada pembangunan sistem pengawasan digital terintegrasi untuk mengatasi tantangan koordinasi dan transparansi.
AKBP Dudi Novery, S.E., Kasubdit V Kamsus Dit Intelkam Polda Sumsel, menegaskan bahwa strategi pengawasan GPM ini merupakan bagian dari proyek perubahan yang bertujuan memperkuat sinergi antar-instansi sekaligus meningkatkan peran masyarakat. “Saat ini masih minim informasi soal harga, stok, jadwal, dan lokasi GPM. Selain itu, koordinasi antarinstansi juga belum optimal, begitu juga partisipasi masyarakat yang masih rendah. Dengan adanya FGD ini, kita ingin membangun sistem pengawasan digital yang terintegrasi,” ujar Dudi.
Sebagai upaya konkret, pihaknya akan membentuk kanal pengaduan masyarakat melalui media sosial, seperti Instagram dan grup digital khusus, sehingga keluhan terkait GPM dapat langsung ditindaklanjuti oleh satgas pangan. “Intinya, kita ingin masyarakat tahu kapan dan di mana GPM digelar, sekaligus memastikan bahan pokok benar-benar bisa dibeli murah oleh masyarakat. Sosialisasi harus lebih masif, jangan menunggu laporan dari bawah saja,” paparnya.
Dudi juga menekankan pentingnya distribusi yang adil dengan menyatakan, “Jangan sampai stok beras banyak di gudang tetapi tidak teralokasi ke masyarakat. Pemerintah harus memastikan bantuan dan subsidi tepat sasaran, terutama bagi warga tidak mampu.”
Sementara itu, Darwan Agus, SP., MM, Kepala Bidang Pemasaran, Pengolahan Hasil dan Penyuluhan Pertanian (PPHP) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel, mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung program pangan murah melalui Pasar Tani yang digelar setiap hari Rabu dan Jumat di kantor Dinas Pertanian Sumsel. “Rata-rata pembeli adalah pegawai dan masyarakat sekitar. Selain itu, pasar tani juga ikut dalam kegiatan pameran dan operasi pasar murah,” jelasnya.
Darwan menambahkan bahwa pihaknya rutin mencatat perkembangan harga eceran dan grosir setiap pekan untuk memantau tren inflasi. “Data harga ini jadi bahan penting untuk evaluasi dan pengendalian pangan,” katanya.
FGD yang berlangsung dari pukul 10.00 hingga 14.00 WIB ini juga menghadirkan pemaparan dari berbagai instansi terkait. BULOG melaporkan penyaluran Stabilitas Harga Pangan (SPHP) periode Juli-Desember 2025 masih menghadapi kendala jangkauan pasar, sementara Dinas Perdagangan menyoroti peran strategis media sosial dalam transparansi program. Kominfo menekankan pentingnya kolaborasi dalam pengawasan digital, dan Ditreskrimsus menegaskan komitmen pengawasan dari sisi hukum untuk memastikan efektivitas program GPM di Sumsel.
