Palembang, Onlineberita.id – Pemerintah Kabupaten Banyuasin menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola data daerah melalui penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Statistik antara Gubernur Sumatera Selatan, Bupati/Wali Kota se-Sumsel, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kegiatan ini digelar di Griya Agung, Palembang, Jumat (12/9/2025).
Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, SH., MH hadir langsung dalam penandatanganan tersebut, didampingi Kepala BPS Banyuasin Basuki Rahmat, S.ST., M.Stat dan Kadis Kominfo Banyuasin Dr. H. Salni Pajar, S.Ag., M.HI.
Dalam keterangannya, Bupati Askolani menyampaikan bahwa implementasi Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Banyuasin telah berjalan dan terus diperkuat melalui pengumpulan data sektoral yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Satu Data Indonesia sangat penting sebagai dasar dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang terintegrasi. Dengan data yang valid, kebijakan bisa lebih tepat sasaran, terutama untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penyaluran bantuan sosial,” ujar Askolani.
Ia menambahkan, langkah ini juga merupakan bagian dari dukungan terhadap arahan Gubernur Sumsel agar pembangunan berbasis pada data yang objektif dan akurat, sejalan dengan visi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru, SH., MH, menegaskan bahwa akurasi data merupakan fondasi dalam merancang program-program pembangunan.
“Kita tidak bisa bergerak tanpa data. Selama ini, data BPS adalah satu-satunya yang diakui secara nasional. Maka, sinergi lintas daerah sangat penting untuk menghadirkan Satu Data Indonesia yang akuntabel dan terintegrasi,” tegasnya.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyambut baik kolaborasi lintas lembaga dan pemerintah daerah ini. Ia menyebutkan bahwa potensi ekonomi Sumsel sangat besar, terbukti dari hasil sensus BPS tahun 2023 yang mencatat provinsi ini sebagai salah satu produsen utama komoditas strategis nasional.
“Sumsel memiliki potensi luar biasa di sektor perkebunan seperti karet, kopi, dan kelapa sawit. Dengan optimalisasi data, kita bisa mendorong hilirisasi, memperkuat sektor industri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” jelas Amalia.
Ia juga menyebutkan bahwa keberhasilan dalam menekan angka pengangguran yang rendah dan angka kemiskinan sekitar 10 persen di Sumsel merupakan contoh nyata dari pemanfaatan data secara maksimal.
Penandatanganan nota kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat integrasi data statistik antara pemerintah pusat dan daerah, sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan yang lebih tepat, transparan, dan berdampak luas bagi masyarakat. (*).
Editor : Martin
