Banyuasin, (24/07/2025) – Sistem pemilihan melalui mandat dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Banyuasin dinilai merugikan kandidat aktif yang memperjuangkan transparansi dan pembaruan, karena mekanisme ini justru menguntungkan kelompok oligarki, memicu nepotisme, dan menghambat regenerasi kepemimpinan, padahal idealnya PWI sebagai organisasi profesi wartawan seharusnya menjadi contoh demokrasi dan keterbukaan, bukan terjebak dalam praktik kekuasaan yang tidak sehat.
Berdasarkan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI 2023, pemilihan mandat yang memungkinkan anggota tidak hadir memberikan suara via perwakilan tertulis ternyata dimanfaatkan elit untuk mengendalikan suara sehingga proses pemilihan kehilangan esensi demokrasinya, dimana calon di luar lingkaran kekuasaan kesulitan meraih dukungan karena suara mandat cenderung dikendalikan kelompok dominan yang telah lama bercokol, sementara anggota kritis terpinggirkan akibat proses tertutup yang meminimalkan partisipasi langsung sehingga suara mereka tidak terdengar dalam pengambilan keputusan.
Andy Nopiansyah SH, pegiat pers dan juga penggiat dunia hukum setempat, menegaskan sistem ini harus diubah jika PWI ingin maju dengan mengatakan “Sudah saatnya PWI Banyuasin melepaskan sistem mandat dalam pemilihan ketua karena kita butuh pemimpin yang benar-benar dipilih anggota secara langsung, bukan melalui perwakilan rawan manipulasi, agar bisa mendapatkan pemimpin yang mampu memajukan PWI dan mensejahterakan anggotanya”.
Masalah utama sistem ini terletak pada potensi nepotisme dan kolusi dimana suara mandat mudah diarahkan ke kandidat tertentu melalui tekanan atau iming-iming jabatan, seperti contoh satu orang bisa membawa 3–5 suara mandat sesuai Pasal 30 PRT PWI yang memperbesar celah kecurangan dan memusatkan kekuasaan di tangan segelintir orang, ditambah minimnya akuntabilitas karena pemilih tidak wajib hadir sehingga debat calon dan pertanggungjawaban program tidak terjadi yang berakibat calon tidak perlu menyampaikan visi-misi secara terbuka, sementara keputusan justru diambil oleh segelintir orang yang menguasai mandat bukan berdasarkan aspirasi mayoritas.
Praktik bermasalah ini terjadi pada kongres/konferensi PWI di tingkat kabupaten hingga nasional termasuk di Banyuasin yang masih mengandalkan sistem mandat, dimana momen pemilihan kerap dimanipulasi melalui pembagian mandat tidak transparan sebelum acara sehingga hasilnya sudah bisa diprediksi sebelumnya, yang kemudian berdampak pada anjloknya kredibilitas organisasi karena anggota kecewa suara mereka tidak direpresentasikan secara adil, munculnya eksklusivitas dimana hanya kandidat dekat elit lama yang menang sementara kader berbakat tanpa koneksi kuat sulit bersaing, serta potensi perpecahan saat kader muda dan pro-reformasi memilih mundur atau membentuk aliansi tandingan yang bisa memecah soliditas organisasi.
Menyikapi hal ini, Andy Nopiansyah mengajak seluruh anggota PWI Banyuasin bersatu mendorong perubahan dengan menegaskan “Kita tidak bisa terus diam melihat sistem ini merugikan banyak pihak, mari kita dorong pemilihan langsung dengan satu anggota satu suara agar pemimpin yang terpilih benar-benar representatif dan punya legitimasi kuat membawa PWI ke arah lebih baik”, melalui langkah konkret seperti penerapan pemilihan langsung dengan satu anggota satu suara untuk memastikan keadilan, revisi PRT PWI untuk menghapus sistem mandat dan menerapkan pemungutan suara terbuka, serta pembentukan panitia independen pengawas pemilihan untuk mencegah kecurangan, karena seperti ditegaskan Andy “Kalau PWI ingin jadi organisasi sehat, sistem mandat harus dihapus sebab ini bukan demokrasi tapi oligarki terselubung, kita butuh pemimpin yang bekerja untuk anggota bukan untuk kepentingan segelintir orang”, dan tanpa perubahan ini PWI Banyuasin dikhawatirkan makin kehilangan relevansi di mata anggotanya sendiri. (*)
