Palembang – Polemik kepemimpinan di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Selatan semakin memanas. Ketua PWI Sumsel hasil konferensi provinsi, Kurnaidi, bertindak cepat dengan memanggil Jon Heri untuk meminta klarifikasi terkait pencatutan nama sejumlah anggota dalam kepengurusannya yang didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Zulmansah Sekedang.
“Saya telah menerima banyak laporan langsung dari anggota PWI Sumsel yang namanya dicatut tanpa izin. Mereka tiba-tiba dimasukkan dalam struktur kepengurusan dan grup komunikasi PWI Zulmansah tanpa persetujuan mereka. Oleh karena itu, saya memanggil yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi,” tegas Kurnaidi pada Selasa (11/03/2025).
Kisruh ini melibatkan dua kubu dalam PWI Sumsel, yakni kepemimpinan Kurnaidi yang terpilih melalui Konferensi Provinsi dan Jon Heri yang mengklaim sebagai Ketua PWI Sumsel berdasarkan SK yang dianggap tidak sah. Selain itu, sejumlah anggota PWI Sumsel yang namanya dicatut juga menjadi pihak yang dirugikan.
Menurut Kurnaidi, selama ini dirinya tidak pernah meminta pengakuan sebagai Ketua PWI Sumsel secara paksa, apalagi melakukan intimidasi kepada anggota untuk mendukung kepemimpinannya. Ia menegaskan bahwa kepemimpinannya sah berdasarkan hasil Konferensi Provinsi PWI Sumsel yang diakui oleh mayoritas anggota dan pengurus.
“Tidak pernah saya minta diakui, apalagi mengintimidasi anggota. Semua anggota PWI Sumsel tahu, saya terpilih berdasarkan konferensi yang sah. Jika ada yang mengatakan saya mengintimidasi anggota, itu fitnah,” tegasnya.
Beberapa hari setelah terbitnya SK Pelaksana Tugas (PLT) Ketua PWI Sumsel yang dianggap abal-abal, PWI Sumsel mengadakan rapat pleno diperluas. Rapat ini dihadiri oleh Dewan Penasehat, pengurus PWI dari 17 kabupaten dan kota, serta anggota PWI Sumsel. Dalam rapat tersebut, mayoritas anggota tetap solid mendukung kepemimpinan Kurnaidi.
“Kami telah menggelar rapat pleno diperluas, dan hasilnya jelas, semua anggota tetap satu komando di bawah kepemimpinan saya,” ujar Kurnaidi.
Kurnaidi menjelaskan bahwa klarifikasi diperlukan karena banyak anggota yang mengaku tidak pernah memberikan persetujuan untuk dimasukkan dalam kepengurusan Jon Heri. Ia menegaskan bahwa pemanggilan untuk klarifikasi ini bukan bentuk intimidasi, melainkan bagian dari tanggung jawab organisasi.
“Sebagai Ketua PWI Sumsel yang sah, saya bertanggung jawab memastikan organisasi berjalan sesuai aturan. Jika ada yang merasa tidak nyaman atau ingin keluar, silakan, kami tidak menghalangi,” tambahnya.
Kisruh di PWI Sumsel ternyata memiliki kemiripan dengan gejolak di PWI Jakarta Pusat. Sebelumnya, PWI Jakarta Pusat juga mengalami dualisme kepemimpinan yang berujung pada kegaduhan internal. Persoalan kepemimpinan ganda dan klaim sepihak terhadap jabatan Ketua PWI juga terjadi di sana, sehingga berujung pada intervensi pengurus pusat.
Sosok Jon Heri sendiri bukanlah wajah baru dalam dinamika organisasi PWI Sumsel. Ia beberapa kali mencalonkan diri sebagai Ketua PWI Sumsel, namun selalu berakhir dengan kegagalan. Kondisi ini memunculkan anggapan bahwa Jon Heri adalah produk gagal dalam organisasi PWI Sumsel yang terus mencari celah untuk mendapatkan posisi dengan berbagai cara.
“Kami hanya ingin organisasi ini berjalan sebagaimana mestinya. Kepemimpinan yang sah harus dihormati, bukan malah membuat kegaduhan dengan cara-cara yang tidak etis,” pungkas Kurnaidi.
Dengan semakin panasnya situasi di tubuh PWI Sumsel, banyak pihak berharap agar organisasi ini segera menemukan titik terang dan kembali fokus pada tugas utama sebagai wadah profesional wartawan di Sumatera Selatan.(red)
