Banyuasin – Transparansi penggunaan anggaran Pilkada 2024 di Kabupaten Banyuasin masih menjadi pertanyaan besar. Meski Pilkada telah dinyatakan sukses, rincian penggunaan anggaran hibah Rp 68 miliar yang dialokasikan Pemkab Banyuasin untuk KPU, Bawaslu, Polres Banyuasin, dan Kodim 0430 belum dipublikasikan secara resmi.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Banyuasin, Asnaini Khamsin, mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima undangan atau informasi resmi mengenai realisasi penggunaan dana hibah tersebut. “Kami belum mendapatkan undangan atau penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai transparansi anggaran Pilkada 2024,” ujarnya, Selasa (28/1).
Sebelumnya, Polda Sumatera Selatan telah menggelar monitoring dan evaluasi (Monev) penggunaan dana hibah OMP Musi 2024 di Hotel The Zuri Transmart Palembang pada 27 Desember 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk melaporkan realisasi penggunaan anggaran hibah dan sisa dana yang tersedia. Namun, kegiatan serupa belum dilakukan oleh pihak terkait di Banyuasin.
PWI Banyuasin mendesak KPU, Bawaslu, Polres, dan Kodim 0430 Banyuasin untuk segera mengadakan Monev guna memberikan kejelasan kepada masyarakat. Jika tidak ada inisiatif dari pihak terkait, PWI Banyuasin berencana mengajukan surat permohonan konfirmasi dan audiensi kepada pimpinan instansi terkait. “Kami akan mengajukan permohonan audiensi kepada KPU dan Bawaslu melalui Kejari Banyuasin, sementara untuk Polres dan Kodim masih kami pertimbangkan mekanismenya,” tambah Asnaini.
Sebagai organisasi pers yang beranggotakan wartawan bersertifikasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dari Dewan Pers, PWI Banyuasin menegaskan haknya untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan dana publik.
Dengan adanya desakan transparansi ini, diharapkan publik dapat mengetahui bagaimana anggaran hibah Pilkada 2024 digunakan, serta memastikan bahwa dana tersebut benar-benar dialokasikan untuk kepentingan demokrasi yang jujur dan adil di Banyuasin.
