Pangkalan Balai, Onlineberita.id – Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus mempercepat pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat melalui kerja sama strategis. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin dengan PT Mustika Jimbaran Indah (MJI), yang berlangsung di Ruang Rapat Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Kamis (2/4).
Penandatanganan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., didampingi Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, S.P., serta Sekretaris Daerah Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., dan dihadiri sejumlah pejabat daerah terkait.
Dalam keterangannya, Askolani menegaskan bahwa percepatan layanan air minum menjadi prioritas pemerintah daerah, mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. “Air bersih merupakan pelayanan dasar pemerintah, karena menjadi kebutuhan utama masyarakat yang digunakan setiap hari. Oleh karena itu, kita harus bergerak cepat agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran kerja sama tersebut, termasuk dalam mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul di lapangan. “Mudah-mudahan kerja sama ini dapat segera berjalan. Jika ada hambatan, silakan berkoordinasi dengan kami. Jangan sungkan, karena ini demi kepentingan masyarakat Banyuasin,” tambahnya.
Kerja sama ini mencakup rencana pembangunan sistem penyediaan air minum di delapan wilayah strategis di Kabupaten Banyuasin, yaitu Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin I, Banyuasin II, Banyuasin III, Rambutan, Tanjung Lago, Sumber Marga Telang, serta kawasan badan usaha industri.
Adapun tujuan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih bagi masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan kawasan permukiman dan industri di Banyuasin.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Bidang Infrastruktur, Ekonomi dan Sumber Daya, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Kepala Bagian terkait. (*).
Editor : Martin
