BANYUASIN, Onlineberita.id – Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, menanggapi berbagai masukan tujuh fraksi DPRD terkait pengelolaan anggaran daerah, pemerataan pembangunan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penanggulangan kemiskinan dalam pembahasan anggaran tahun 2026.
Jawaban tersebut disampaikan Wakil Bupati Banyuasin Ir. Netta Indian, S.P., dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin di Gedung Rapat Paripurna DPRD Banyuasin, Selasa (15/9/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta kepala perangkat daerah.
Dalam rapat paripurna itu, Netta menyampaikan jawaban dan penjelasan pemerintah daerah atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD mengenai prioritas kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah.
Ia mengatakan, pandangan fraksi merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah agar anggaran yang disusun dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Hal ini merupakan manifestasi dari besarnya rasa tanggung jawab anggota dewan, terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banyuasin setiap tahun anggaran,” katanya.
UMKM, Pertanian, dan Penanggulangan Kemiskinan Jadi Perhatian.
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Gerindra, pemerintah daerah menjelaskan bahwa dukungan terhadap UMKM dilakukan melalui program pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, dan perluasan akses pasar bagi produk lokal. Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga mengalokasikan anggaran untuk program penanggulangan bencana, termasuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya penggunaan APBD untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, dan pelaku UMKM.
Dalam tanggapannya, pemerintah daerah menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan anggaran. Program pengentasan kemiskinan dan bantuan sosial juga perlu didukung data yang akurat agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Fraksi Partai Golongan Karya turut menyoroti pemerataan pembangunan antarkecamatan dan desa. Pemerintah daerah menjelaskan bahwa usulan pembangunan dihimpun melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten, untuk kemudian menjadi bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga menyatakan telah mengarahkan kebijakan penganggaran untuk mendukung sektor pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, dan ekonomi kerakyatan yang menjadi bagian penting dari perekonomian daerah.
Adapun Fraksi Partai NasDem menyoroti potensi Banyuasin di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan UMKM. Fraksi tersebut juga menekankan perlunya program penanggulangan kemiskinan yang disertai pemberdayaan ekonomi agar masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.
Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan Perlu Diperhatikan.
Selain sektor ekonomi, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan dasar turut menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menekankan agar pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan karakteristik serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Fraksi tersebut juga menyoroti pentingnya anggaran pendidikan dan kesehatan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah menyampaikan bahwa belanja pendidikan perlu mendukung peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus pemenuhan sarana dan prasarana, bukan hanya memenuhi kebutuhan belanja pegawai.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyoroti peningkatan belanja pegawai, termasuk alokasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tunjangan profesi guru (TPG), dan tambahan penghasilan (Tamsil) guru.
Dalam tanggapannya, pemerintah daerah menekankan pentingnya mengarahkan belanja tersebut untuk mendukung profesionalisme aparatur dan tenaga pendidik serta peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Fraksi PKS juga menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara terpadu melalui perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses pelayanan dasar, dan penguatan ekonomi produktif.
Adapun Fraksi Partai Demokrat mengingatkan bahwa peningkatan belanja daerah harus disertai peningkatan kualitas belanja, transparansi, indikator kinerja yang jelas, dan pertanggungjawaban yang terukur. Pengalokasian anggaran perlu didasarkan pada kebutuhan prioritas masyarakat, khususnya infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Pembahasan Anggaran Berlanjut Sesuai Mekanisme.
Melalui jawaban atas pandangan umum tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuasin menegaskan pentingnya penyusunan anggaran yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas pembangunan.
Masukan dari tujuh fraksi DPRD menjadi bagian dari proses pembahasan untuk memperjelas arah kebijakan dan memastikan program pemerintah daerah disusun dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Tahapan pembahasan selanjutnya akan dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Banyuasin bersama pemerintah daerah sesuai agenda dan mekanisme yang berlaku.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang mendukung pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuasin. (Adv).
Editor : Martin
